Di saat Indonesia diterpa krisis di tahun 1998, banyak perusahaan yang collapse. Yang berhasil survive adalah perusahaan yang mengandalkan kandungan lokal untuk pasar lokal maupun pasar ekspor. Justru yang banyak menopang adalah

perusahaan yang bergerak dalam bidang pertanian/agro industri.

    Setelah itu, Pemerintah melakukan banyak rencana untuk mengembangkan industri agro.  Sayangnya, perencanaan dan tindakannya sepertinya terburu-buru sehingga memberi kesan tidak optimal. Padahal, yang perlu disadari oleh kita, bahwa apapun produk itu, baik itu pertanian, pertambangan, perikanan, perternakan, dll., memerlukan pasar/ tempat untuk dapat menyalurkan hasil produk tersebut dengan baik dan tepat. Juga yang perlu diperhatikan adalah konsumsi daripada produk tersebut, sehingga dapat terjadi keseimbangan antara supply dan demand.

    Agar keseimbangan dapat dijaga semaksimal mungkin, perlu adanya infrastruktur industri yang baik dan transparan. Oleh karena itu, perlu adanya penyempurnaan infrastruktur industri mulai dari supply hingga ke konsumen. Bagian yang perlu disempurnakan antara lain: penetapan skala ekonomi petani, pemaksimalan area lahan, mekanisme perdagangan, kebijakan regulasi permerintah baik dalam finansial, perpajakan dll.

    Sebagai contoh dalam skala ekonomi, hampir di semua negara di dunia ini mempunyai skala ekonomi agar mempunyai penghasilan yang layak guna mencapai kesejahteraan. Untuk Indonesia, ada baiknya ditetapkan “skala ekonomi” buat petani. Bukan UMR (Upah Minimum Regional) atau UMD (Upah Minimum Daerah). Seandainya, salah satu standar hidup petani wajib memiliki satu unit mobil pick up terbuka yang kuat guna dapat mengangkut hasil panennya. Apabila kendaraan tersebut dibeli dangan cara leasing, dengan cicilan perbulan, katakanlah Rp. 3,000,000.-/bulan, maka sesuai dengan ketentuan perbankan, apabila seseorang akan melakukan pinjaman di bank, maksimum pengeluaran yang dapat ditoleransi adalah 30% dari pendapatan yang dimiliki. Jadi, apabila cicilan tersebut adalah Rp. 3,000,000.- per bulan, maka minimum income yang dimiliki Rp. 10,000,000.- net perbulannya.

    Perlu diingat bahwa, Indonesia telah berhasil membuat sebagian besar masyarakat Indonesia memiliki hand phone. Padahal sewaktu awal mulanya, harga 1 unit hand phone Rp. 20,000,000.-. per unit Saya ingat sekali waktu itu Menteri Pos & Telekomunikasi mengatakan bahwa Pemerintah menargetkan semua golongan masyarakat dapat memiliki hand phone karena hand phone menjadi bagian dari kebutuhan hidup modern.

    Oleh karena itu, apabila kita berangkat dari “skala ekonomi” ini maka kita dapat menstandardkan kesejahteraan bagi petani, seperti suksesnya memasyarakatkan hand phone di Indonesia.